Minggu, 01 Mei 2016

Tahapan Perizinan Pendirian Lembaga Penyiaran Radio Swasta

Dulu disebut Radio Swasta Niaga jaman sekarang berubah menjadi Lembaga Penyiaran Swasta
Pertama tama kalau kita akan mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta yang harus kita lakukan yaitu melihat pemetaan Frekwensi yang ada di daerah kita masih ada tidak , kalau tidak jelas dengan Pemetaan Kanal Frekwensi ini dipersilahkan konsultasi dulu ke Balai Monitoring Frekwensi dan Orbit Satelit biasanya setiap Propinsi ada Balai ini , kalau masih ada plotan frekwensi ini biasanya di kanal FM saat ini maka lanjutkan dengan tahapan berikutnya akan tetapi kalau tidak ada maka tidak usah berniat mempunyai Lembaga Penyiaran Swasta karena tanpa ada Frekwensi yang tersedia tdk mungkin akan mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta kecuali akuisisi dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang sudah ada
Apabila kanal Frekwensi masih tersedia maka lakukanlah segera mendirikan Perseroan Terbatas atau PT ke Notaris sampai mendapatkan pengesahan Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Ham dan Undang Undang
Setelah Perseroan Terbatas disahkan Menkumham maka uruslah segera SIUP HO TDP NPWP perusahaan setelah itu ajukan surat permohonan mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID ) di setiap Propinsi biasanya ada dan di tembuskan ke Balai Monitoring Frekwensi Radio dan Orbit Satelit , setelah itu biasanya KPID akan mengecek kelengkapan surat menyurat untuk rencana tersebut yang sudah dilampiri spek peralatan studio , kantor dan pemancar termasuk tower , setelah itu KPID akan memanggil untuk Forum Rembug Bersama ( FRB ) setelah itu Evaluasi Dengar Pendapat ( EDP ) setelah proses itu maka KPID akan membuat Rekomendasi Kelayakan ke KPI Pusat dan diteruskan usulan untuk penerbitan izin prinsip penyiaran sementara dan penerbitan ISR ( izin stasiun Radio ) dari Kementrian Kominfo
Biasanya izin prinsip siaran sementara berlaku 6 bulan dan bisa diperpanjang 1 kali yaitu 6 bulan apabila belum siap uji coba siaran
Apa yang harus kita lakukan setelah IPP sementara keluar dan ISR keluar ? tentu segeralah kita membangun Studio dan Pemancar termasuk tower , untuk urusan pembangunan tower diwajibkan ada IMB Tower dan untuk Kantor dan studio harus ada IMB nya juga serta untuk peralatan pemancar diwajibkan yang sudah mempunyai sertifikasi peralatan
Sekarang Lembaga Penyiaran Swasta sudah bisa ON AIR dan sebelum masa akhir uji coba siaran biasanya KPID akan memanggil untuk EUCS atau evaluasi uji coba siaran , setelah lolos dari EUCS maka KPID dan Balmon serta tim penguji dari Kominfo Pusat dan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia akan merekomendasikan kepada Menteri Kominfo untuk menerbitkan IPP tetap
Demikan sekilas tahapan perizinan lembaga penyiaran swasta apabila membutuhkan konsultasi perizinan diatas bisa menghubungi di email
Tulisan ini berdasrkan pengalaman untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu PT Radio Surya Mitra Swara ( MITRA FM 101.3 Mhz ) www.mitrafmonline.com