Sabtu, 21 Februari 2009

Ringkasan Buku Karya Kusnadi ”Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir”


Kelautan adalah salah satu sumberdaya pembangunan yang sempat ditinggalkan dan dilupakan dalam laju gerak pembangunan pada masa Orde Baru. Padahal, sebagai negara maritim, potensi sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sangatlah besar dan berlimpah untuk dikelola secara optimal sehingga bisa memberi dampak multidimensi yang signifikan bagi negara dan bangsa. Potensi sumberdaya kelautan tidak hanya terdiri atas sumberdaya perikanan, tetapi juga pariwisata, perdagangan, perhubungan, dan idustri kelautan. Karena itu, penyangkalan terhadap realisasi potensi-potensi sumberdaya tersebut sangat merugikan masa depan pembangunan. Bahkan ada kesan selama ini bahwa kaum nelayan dan berbagai masalah yang dihadapi mereka di kawasan pesisir di potensikan secara marginal sebagai komunitas yang terpisahkan dan ditinggalkan dari derap pembangunan negeri ini.
Nelayan sebagai komunitas ”tanpa negara”, demikian penulis menyebut dalam buku ini, karena kemampuannya yang tinggi menghadapi berbagai persoalan sosial-ekomoni yang rumit tanpa bantuan negara secara berarti. Sejak awal kemerdekaan hingga akhirnya kontrak politik rezim Orde Baru dengan Indonesia, nelayan atau komunitas nelayan kurang memperoleh perhatian pembangunan. Pemihakan kebijakan-kebijakan pembangunan lebih banyak mengarah ke sektor-sektor daratan. Formasi kebijakan yang secara substansial tidak berpihak ke wilayah ”pesisir dan laut” menjadikan masyarakat yang mendiami kawasan pesisir tersingkir dan tersaing dari deru pembangunan bangsa. Kemiskinan dan keterbelakangan sumberdaya manusia yang secara potensial masih ”bersarang” di kawasan pesisir dan kerusakan ekosistem laut merupakan buah dari kekurangpedulian kebijakan pembangunan tersebut.
Kemiskinan, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, keterbelakangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya merupakan akibat yang berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan bangsa. Kondisi demikian jika tidak diatasi akan berimplikasi serius terhadap kelangsungan jalannya pembangunan. Karena di dalam sistem pembanguanan tidak secara integral disediakan perangkat program untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkannya, maka penanganan masalah-masalah sosial yang muncul biasanya dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Setelah tahu bahwa kegiatan pembagunan melahirkan sejumlah masalah sosial, barulah kita merencanakan kegiatan untuk mengatasinya, seperti kegiatan pemberdayaan.
Masyarakat di kawasan pesisir juga menghadapi masalah-masalah sosial seperti di atas. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Kegiatan pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan kelembagaan merupakan salah satu strategi untuk mengatasinya. Pendekatan kelembagaan ini juga mempertimbangkan peranan signifikan modal sosial lokal untuk mendukung pencapaian keberhasilan pemberdayaan, sehingga masyarakat nelayan memiliki kemandirian sosial. Potensi kemandirian ini sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang hakiki, yaitu menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau memanusiakan manusia serta mengembangkan keadilan sosial dan perilaku demokratis.
Salah satu faktor yang meningkatkan timbulnya berbagai masalah sosial-ekonomi dan belum signifikannya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap perekonomian nasional adalah terbatasnya jumlah warga masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, yang memiliki keandalan jiwa kewirausahaan. Dalam hal ini, struktur sosial masyarakat nelayan memerlukan lapisan baru yang memiliki wawasan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan berwirausaha, sehingga mereka mampu mengelola potensi sumberdaya pesisir laut, khususnya sumberdaya perikanan, berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang benar.
Secara kualitatif, tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat nelayan secara berkelanjutan, kelembagaan sosial ekonomi berfungsi optimal, akses sumberdaya semakin mudah diperoleh, partisipasi politik pembangunan kawasan meningkat, kelangsungan hidup sumberdaya lingkungan terpelihara, dan dinamika ekonomi kawasan pesisir berkembang. Karena upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan tersebut membutuhkan sumberdaya yang cukup banyak, perencanaan pemberdayaan yang terarah, bertarget, dan kerjasama kemitraan strategis dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan secara efektif, konsistensi dukungan kebijakan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat merupakan prasyarat pokok yang tidak bisa diabaikan.
Sejak masa reformasi hingga saat ini, ada suatu perubahan haluan politik pembangunan setelah berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Satu dari sekian banyak program departemen yang memberi perhatian khusus terhadap upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan adalah diluncurkannya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (program PEMP) yang sejak tahun 2001dan hingga tahun 2007 telah menjangkau 289 kabupaten/kota berpesisir. Melalui program ini, pemerintah ingin mengobati rasa sakit masyarakat pesisir yang selama ini terabaikan oleh gerakan pembangunan. Walaupun tujuan program belum sepenuhnya tercapai, tetapi kehadirannya sudah merupakan kemajuan kebijakan dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi. Tentu saja program ini juga akan memberi kontribusi untuk mewujudkan ” helping the poor to help themselves” pada masyarakat nelayan.
Salah satu contoh cerita sukses dari Program PEMP dapat diambil dari pelaksanaan di Kabupaten Jember. Program PEMP di Kabupaten Jember dan Koperasi LEPP-M3 Nusa Barong telah memainkan peranan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat Kampung Getem. Kontribusi program ini telah mengurangi ketergantungan ekonomi nelayan kepada pangamba’ lokal, meningkatkan pendapatan nelayan melalui diversifikasikan usaha, kesejahteraan sosial-ekonomi, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Mobilitas sosial berkembang sehingga memacu aktivitas ekonomi lokal. Kebutuhan modal usah ajuga terus meningkat dan Koperasi LEPP-M3 memiliki kemampuan terbatas untuk menjawab perkembangan ekonomi lokal ini, sehingga diperlukan bantuan berbagai pihak yang berkomitmen terhadap pembangunan masyarakat pesisir, khususnya pemerintah kabupaten.
Untuk menjawab perkembangan ekonomi masyarakat yang terus meningkat, diperlukan peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi, penguatan kapasitas Koperasi LEPP-M3 melalui dukungan kebijakan pembangunan dari pemerintah kabupaten, Departemen Kelautan dan Perikanan, swasta, dan partisipasi masyarakat. Dengan penguatan kapasitas ini, para nasabah diharapkan tidak berpaling dari koperasi dan terjebak dalam kerjasama dengan pihak-pihak lain yang merugikan mereka, seperti para pangamba’. Dengan demikian, diharapkan kedudukan dan peranan Koperasi LEPP-M3 dalam pemberdayaan masyarakat pesisir semakin optimal, tidak setengah-setengah. Pada dasarnya, keberhasilan mencapai tujuan pemberdayaan sangat bergantung pada kerjasama kolektif yang kuat dan sinergi antar pihak terkait, berbasis modal sosial-budaya lokal, serta pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi lokal secara terpadu. Hasil konkret pemberdayaan adalah tumbuhnya kelompok sosial yang tingkat kehidupannya semakin sejahtera. Mereka merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk yang ada. Hanya sekelompok kecil warga masyarakat yang hidupnya kurang beruntung walaupun ada program pemberdayaan. Dengan struktur kualitas kehidupan yang demikian, mobilitas sosial ekonomi masyarakat akan meningkat dan dinamika ekonomi pesisir berjalan pesat. Lebih dari itu, dibutuhkan tanggung jawab kolektif dan ketulusan hati untuk mereda masa depan masyarakat pesisir yang lebih baik.
Sebagi sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan masyarakat lain. Upaya memahami masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan cara memetakan secara komprehensif sistem sosial, ekomini, dan budaya mereka. Pemahaman terhadap unsur-unsur kehidupan masyarakat nelayan ini sangat berguana sebagai modal pengetahuan bagi para pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam pemberdaya masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam menetapkan langkah-langkah pemberdayaan yang efektif.
Oleh karena itu, para pelaku pemberdayaan masyarakat nelayan harus insentif mengasah kepekaan sosialnya dalam memahami masalah dan merancang penyelesaiannya melalui program-program kerja yang bersifat komprehensif, visioner, dan tuntas. Rencana kegiatan sebagai jabaran untuk mencapai tujuan program hendaknya dirumuskan secara tepat dan kontekstual. Pencapaian tujuan pemberdayaan tidak dapat dilakukan dengan cara pandang dan tindakan yang bersifat asal jalan, sehingga sangat dibutuhkan keseriusan dan tahapan-tahapan pelaksanaan bertarget yang bisa diukur tingkat keberhasilannya.
Sejak tahun 2008, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, meluncurkan program Regenerasi Nelayan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir. Pesertanya adalah para pemuda/pemudi pesisir yang berjumlah 460 orang. Mereka berasal dari 115 kabupaten/kota pesisir di seluruh Indonesia. Setiap kabupaten/kota pesisir mengirim 4 orang peserta program. Jumlah kabupaten/kota sasaran ini adalah 39,11% dari total 294 kabupaten/kota pesisir di seluruh Indonesia. Jumlah peserta program 460 orang adalah 0,000057% dari total pemuda/pemudi keluarga nelayan yang berjumlah sekitar 8.030.640 jiwa. Mereka dilatih menjadi wiraswastawan yang tangguh. Dengan demikian, jumlah sasran program ini relatif kecil, sehingga sebagai suatu kegiatan pemberdayaan sangat berarti keberhasilannya untuk memelopori dan memajukan kehidupan masyarakat nelayan.
Pengembangan mata pencaharian alternatif berbasis teknologi tepat guna dan berkelanjutan sebagai pelengkap usaha penangkapan, merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus dilakukan, khususnya untuk masyarakat pesisir di desa-desa yang miskin dan terpencil. Upaya ini memiliki relevasi dengan penangkapan kemiskinan, khususnya di desa-desa nelayan yang kondisi perairannya untuk penangkapan berlebih. Pemanfaatan teknologi dan peralatan tepat guna dalam perkembangan mata pencaharian alternatif merupakan sarana untuk menunjang optimalisasi aktivitas usaha dan menjamin agar peluang kerja di kawasan pesisir tetap tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Struktur sosial dan struktur ekonomi desa-desa pesisir memberi ruang yang luas bagi perempuan pesisir untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif.
Potensi lain dari masyarakat pesisir yang perlu dikembangkan adalah kaum perempuan. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan adalah memperkokoh peranan perempuan pesisir dalam penciptaan atau pengembangan mata pencaharian alternatif yang bersifat prospektif dan berkelanjutan. Peranan yang optimal perempuan pesisir akan berdampak langsung terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir dan berkontribusi terhadap stabilitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Mengenali dengan baik modal-modal pembangunan, seperti potensi perempuan pesisir, aspek-aspek sosial-budaya lainnya, dan potensi sumberdaya alam di kawasan pesisir merupakan suatu kebutuhan agar program-program intervensi pembangunan memiliki pijakan yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diraih. Dengan demikian, kita bisa memberikan jaminan akan hak akses masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber-sumber pendapatan alternatif agar mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Salah satu basis negara maritim adalah terpeliharanya eksistensi desa-desa nelayan agar tetap beraktivitas dan menjadi modal pembangunan kawasan pesisir. Pengoperasian alat tangkap trawl atau minitrawl, khususnya di wilayah perairan yang dalam kondisi tangkap lebih, sangat berpotensi menghapus peta geografis desa-desa nelayan. Hilangnya status desa-desa nelayan ini akan menjadi kerugian besar bagi upaya-upaya kita membangun tradisi budaya maritim. Padahal, kejayaan negeri kita di masa lalu di bidang bahari justru bertumpu pada modal sosial tradisi maritim ini. Pengabaian terhadap masalah ini jelas bertolak belakang dengan karakteristik negara kita sebagi negara kepulauan terbesar di dunai.
Merajut gerakan sosial nelayan, tidak hanya merumuskan hubungan kesetaraan dan kemitraan di antara unsur-unsur dalam masyarakat nelayan, tetapi antara masyarakat nelayan dengan stakeholders lain, seperti negara, swasta, dan pihak lainnya yang peduli dan memiliki tanggung jawab untuk mengemban pembangunan masyarakat dan kawasan pesisir secara berkenjutan. Dengan demikian, organisasi dan pranata-pranata sosial sebagai media pengemban tangung jawab sosial masyarakat nelayan serta penguat daya tawar dalam pembangunan kawasan pesisir dapat memainkan peranan yang strategis sepanjang upaya-upaya penguatan kapasitas organisasi dan pranata-pranata lokal, serta pemberdayaan sumberdaya manusia pengelolanya telah dilakukan dengan baik.

Sumber : http://www.kp3k.dkp.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=148

di sebarluaskan oleh : Rasito S.Ikom DKP Kabupaten Bengkulu Selatan